Pemerintah Setengah Hati Turunkan Harga BBM

08-10-2015 / KOMISI VI

Pemerintah akhirnya menurunkan harga BBM jenis solar sebesar Rp.200 per liter sehingga harga eceran solar bersubsidi menjadi Rp.6.700 per liter. Namun harga premium tetap Rp.7.400 sedangkan harga Avtur, Pertamax, dan Pertalite memang sudah turun sejak l Oktober 2015.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta Kamis (8/10) siang. Dari situ lanjut Heri, kelihatan sekali pemerintah setengah hati menurunkan harga BBM. Pasalnya, harga BBM jenis premium sudah naik 14 persen dan solar naik 22 persen.

“Masak penurunannya hanya 3 persen. Itu kan setengah hati. Padahal, inflasi sudah mencapai 7,18 persen atau naik 80 persen. Padahal kenaikan harga BBM adalah penyumbang terbesar kenaikan inflasi,” tekan dia.

Dengan kebijakan yang setengah hati seperti itu, kata Heri, pemerintah bisa dianggap hanya melakukan pencitraan. Padahal, sekarang bukan waktunya lagi bermain citra. Daya beli masyarakat sudah drop ke titik terendah. Efeknya, bisnis mandeg dan berakibat pada gelombang PHK yang masif, beban produksi yang makin tinggi, sulitnya kredit untuk UKM dan IKM, termasuk juga penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan nilai Tukar Nelayan (NTN).

Politisi Gerindra ini menegaskan, saat ini adalah momentum besar buat pemerintah untuk lebih berpihak pada masyarakat kecil. Saat ini, harga minyak dunia turun hampir 20 persen. Pertimbangan lain, harga jual premium (RON 88) milik Pertamina sebesar Rp.7.400 per liter masih lebih tinggi dari harga RON 97 milik Malaysia. Secara sederhana, harga jual premium, dengan asumsi 1 dolar =Rp.13.700, yaitu Rp.4.137+(30% biaya produksi dan transportasi) = Rp.5.378 per liter + pajak 6% = Rp.5.700 per liter. Artinya pemerintah punya kesempatan untuk menurunkan harga jual Premium ke angka yang lebih wajar.

Selanjutnya,  ia berharap kebijakan paket ekonomi tahap III itu diikuti dengan penurunan harga gas dan harga listrik. Itu akan menjadi stimulus jangka pendek yang lebih nyata. (spy,mp), foto : andri/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...